Pentingnya Pengelolaan Media Sosial Bagi Pemerintah

Media sosial digunakan oleh warga di seluruh dunia; namun, media sosial pemerintah tidak digunakan secara maksimal. Ini jauh lebih mengejutkan mengingat bahwa media sosial adalah alat yang ideal bagi departemen pemerintah untuk menjangkau audiens mereka sebagai warga negara. Ini adalah sesuatu bisnis besar dan merek telah melakukan selama lebih dari setengah dekade dan ada banyak yang dapat kita pelajari dari aktivitas mereka secara online yang berlaku untuk pemerintah.

Sementara banyak bisnis menuai manfaat dari media sosial, pembuat keputusan di dalam departemen dan agensi pemerintah masih berusaha mencari cara terbaik untuk mendekati warga dengan alat sosial yang tersedia.

Peran Media Sosial Dalam Pemerintahan

Dengan meningkatnya jumlah pengguna Facebook, pengguna secara konsisten menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan dan fungsi pengguna. Staf Facebook dapat mengikuti pendapat ini dan mengubah pengaturan platform yang sesuai, sehingga meningkatkan partisipasi.

Saat ini, semakin banyak orang yang online. SSMR menemukan bahwa rata-rata orang menghabiskan lebih dari 10 jam di Facebook saja per minggu, sedangkan penggunaan platform seperti Twitter dan Instagram telah berkembang pesat pada tahun lalu dengan lebih dari 1/3 populasi aktif menggunakannya.

Ini harus menjadi peringatan untuk departemen pemerintah yang tidak ada di media sosial. Di sinilah warga negara dan ini adalah bagaimana Anda dapat menjangkau mereka; media sosial pemerintah akan membantu departemen yang terhubung langsung dengan warga. Dengan demikian, tidak dapat dihindari bahwa departemen pemerintah, untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan, harus mulai menggunakan saluran media sosial untuk berkomunikasi lebih baik dengan publik dengan cara yang berharga dan bermakna.

Namun, agar hal ini terjadi, perlu ada penerimaan bahwa saluran media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Komunikasi sekarang langsung menjalin hubungan dan menangani keluhan dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Media sosial sekarang menjadi jalan digital yang dominan untuk komunikasi dua arah karena memberi pengirim kemampuan untuk menerima umpan balik dan memantau sentimen.

Sementara beberapa pemerintah masih memperdebatkan pandangan mereka tentang media sosial, ada yang lain yang memiliki kehadiran media sosial pemerintah yang kuat. Misalnya, Departemen Layanan Kemanusiaan Pemerintah Federal yang menerima pengaduan dari masyarakat yang kesal dengan proses klaim pembayaran jaminan sosial.

Menanggapi hal ini, departemen meluncurkan halaman Facebook Family Update untuk memberikan bantuan lebih lanjut kepada keluarga yang mengandalkan pembayaran Dukungan Anak, Centrelink dan Medicare. Juga ada implementasi saluran media sosial melalui pemerintah daerah.

Dalam upaya untuk berbagi informasi penting dan terlibat dengan warga dan bisnis yang perlu dievakuasi, penggunaan media sosial menghubungkan penduduk dengan informasi yang menyelamatkan jiwa. Departemen pemerintah menggunakan media sosial untuk mencapai tujuan organisasi mereka dengan menciptakan hubungan yang tulus dengan publik dan membangun kepercayaan mereka.

Contoh hebat lainnya dari ini termasuk setiap departemen kepolisian negara bagian yang terhubung dengan warga negara melalui konten viral. Media sosial pemerintah tidak boleh diabaikan, terutama sebagai alat untuk membangun kepercayaan. Tanpa kepercayaan audiens, pesan Anda tidak akan pernah terdengar.

Fungsi Media Sosial Dalam Pemerintahan

Fungsi lain yang diharapkan dari media sosial pemerintah adalah menangkal isu-isu hoax yang terus menjamur seiring dengan semakin berkembangnya media sosial itu sendiri. Namun, langkah ini tentunya tidaklah mudah, seperti dikatakan Putra (2017) bahwa untuk mengoptimalkan fungsi dan peran humas pemerintah dalam usaha menangkal hoax perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang sifatnya teknis tentang media baru dan media sosial.

Namun, bagian tersulit dari literasi media sosial, yaitu selalu melibatkan tingkat kekritisan para pegawai humas pemerintah daerah dalam aktivitas media sosial.

  1. Media sosial didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga, serta menggali aspirasi publik.
  2. Media sosial adalah media interaktif, hal ini harus dimanfaatkan oleh Humas untuk lebih dekat dengan publik. Humas harus dapat mengikuti ritme media sosial, berkomunikasi secara langsung dan memberikan respon dengan segera.
  3. Media sosial adalah dokumentasi online. Mengingat sifatnya yang terbuka dan bergesernya privasi, segala macam yang disajikan di sana akan terekam oleh mesin pengindeks dan dapat dijadikan bukti yang berkekuatan hukum. Dalam hal ini, seorang humas harus mengetahui informasi apa yang patut dan tidak patut di sampaikan kepada publik serta bagaimana menyampaikannya.
  4. Media sosial menjangkau publik yang sangat luas sehingga diperlukan pemahaman dalam penyebaran informasi dan cara berkomunikasi lintas budaya. Media sosial bagi sebagian kalangan dianggap sebagai antisosial. Untuk menghindari stigma ini, tentu seorang humas harus mampu menyeimbangkan peran media komunikasi bermedia online dengan komunikasi langsung dengan publiknya, terutama publik internal yang secara fisik dan geografis sangat dekat.

Manfaat Media Sosial Dalam Instansi Pemerintahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, HUMAS pemerintah menggunakan berbagai bentuk media komunikasi berbasis internet, seperti situs, portal berita, blog dan media sosial. Media sosial telah menjadi salah satu media yang paling banyak digunakan, baik secara perorangan ataupun organisasi dan lembaga. Media sosial memiliki sifat yang terbuka, yang memungkinkan para penggunaannya dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi yang bermanfaat.

Media sosial berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan ideologi dan teknologi internet yang bersifat dua arah. Komunikasi dilakukan melalui media sosial yang dapat dilakukan antarindividu, individu dan institusi, institusi dan individu serta antar lembaga.

Media sosial hadir sebagai alat komunikasi dua arah yang efektif dan intensif. Media sosial juga dapat menghubungkan dan mempersatukan khalayak yang memiliki minat dan kepentingan yang sama, tanpa dibatasi faktor geografi, profesi, usia dan sekat-sekat lainnya. Kehadiran media sosial ini telah menambah sarana penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi, bahkan mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang telah terjangkau infrastruktur komunikasu dan informasi.

Penggunaan dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintahan serta berinteraksi. Hal ini juga bisa menjadi aspirasi masyarakan sehingga mencapai saling mengerti untuk kepentingan bersama antara pemerintahan dan masyarakat.

Risiko Penggunaan Media Sosial Bagi Pemerintah

Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan sehingga menciptakan kearifan orang banyak (wisdom of the crowd). Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif. Berbagai masukan dan komentar, baik positif maupun negatif, bisa masuk tanpa dapat dikendalikan sehingga mempengaruhi citra lembaga.

Untuk memahami ada risiko yang melekat pada media sosial pemerintah adalah sebagai berikut :

  • Tanggung jawab dari konten pihak ketiga;
  • Permintaan Undang-Undang kebebasan informasi dan kepatuhan catatan publik
  • Tidak ada kontrol terpusat atas pesan perusahaan.

Namun, sudah saatnya bagi pemerintah untuk belajar beradaptasi dan merangkul media sosial jika mereka ingin berkomunikasi secara produktif dengan komunitas dan pemangku kepentingan mereka. Media sosial harus dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk secara efektif terlibat dengan warganya dan membantu kemajuan masyarakat.

Media sosial memungkinkan keterlibatan dengan publik yang sederhana namun kuat, menyediakan waktu yang berguna untuk membangun kepercayaan audiens, dan memberikan wawasan yang berguna tentang sentimen publik untuk membantu menginformasikan keputusan pemerintah dan kebijakan publik.

Kehadiran media sosial telah menambah sarana penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi, bahkan telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang telah terjangkau infrastruktur komunikasi dan informatika.

Itulah penjelasan mengenai ulasan di atas. Dimana perkembangan media sosial sangat berpengaruh dalam berkomunikasi untuk memudahkan anda untuk menerima informasi yang didapat dan disebarluaskan. Tingginya akses media sosial pada akhirnya membuat instansi/lembaga pemerintah membuat dan mengelola akun resmi media sosial untuk menyebarluaskan informasi dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.